4 KEWENANGAN DESA

ICNews. Desa memiliki empat kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul (rekognisi), kewenangan lokal berskala Desa (subsidiarity), kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dapat berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi,atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Apa itu Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul..?

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul, diatur dan diurus oleh Desa melalui Peraturan Desa yang disepakati oleh pemerintah Desa dan BPD.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul, tidak hanya mengakui kewenangan Desa secara umum namun juga mengakui kewenangan Desa adat.

Apa itu Kewenangan Lokal Berskala Desa..?

Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa. Kewenangan ini telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa. Selain itu juga meliputi kewenangan yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Kriteria kewenangan yang dapat dikategorikan sebagai kewenangan lokal berskala Desa ini antara lain kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Maupun program pemerintah dan atau pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa. Termasuk kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan lokal berskala Desa, diatur dan diurus oleh Desa melalui Peraturan Desa yang disepakati oleh pemerintah Desa dan BPD.

Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi kewenangan di bidang pemerintah Desa yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, kemasyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bidang Pemerintahan Desa dalam kewenangan lokal berskala Desa meliputi kegiatan yang terkait administrasi Desa dan yang terkait dengan penetapan peraturan Desa. Bidang ini pula yang harusnya menginisiasi transparansi keuangan Desa maupun membangun ruang partisipasi, termasuk bagi perempuan dan masyarakat miskin.