EMBUNG DESA, CARA GENCOT EKONOMI RAKYAT

Infrastruktur | - Repost oleh Indikator Centre

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meresmikan embung air di Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Proyek padat karya ini, dinilai bisa menggenjot pendapatan masyarakat setempat hingga dua kali lipat.  Mendes PDTT Eko menjelaskan, pembangunan embung dilakukan oleh masyarakat setempat dengan total anggaran sebesar Rp300 juta. Masyarakat yang berpartisipasi mendapatkan upah sebesar Rp150 ribu untuk tukang dan Rp120 ribu untuk pembantu tukang yang pembayarannya diberikan setiap dua minggu sekali.

Dia mengatakan, Embung yang merupakan salah satu program prioritas dari Kemendes PDTT yang pembangunannya telah dimulai pada 2017. Embung ini memiliki dampak yang besar bagi peningkatan produktifitas pertanian dan perkebunan masyarakat di Desa tersebut. 

"Bukan itu saja, menurut Eko, Embung ini juga bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan maupun tempat wisata yang nantinya juga bisa dimanfaatkan hasilnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat," " ujar Eko dikutip dari keterangan resminya, Selasa 20 Februari 2018. 

Dalam kunjungannya tersebut, Eko juga melakukan peletakan batu pertama Desa Marga baru sebagai desa wisata. Kemendes telah mengalokasikan anggaran APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata seperti jalan lingkungan menuju tempat wisata, penerangan lokasi wisata, homestay, dan MCK. 

Selain itu, dialokasikan anggaran untuk revitalisasi pasar desa sebanyak dua unit. "Dalam pengelolaan tempat wisatanya nanti akan dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang dalam keuntungan usahanya akan menjadi milik desa," katanya.

Sementara itu, Inisiator Gerakan Desa Membangun Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi masyarakat desa yang telah membangun desanya hingga maju.

"Tentunya, kita berharap, agar pemerintah terus memfasilitasi lebih lanjut menyangkut infrastruktur terutama infrastruktur jalan," katanya.

Mengenai embung, dia mengatakan bahwa embung desa merupakan produk nyata yang bisa dinikmati dari dana desa, karena ada faktor ekonomi, wisata, pertanian. dan kesehatan karena menyangkut gizi masyarakat.

"Paketnya lengkap yang sangat bermanfaat. Inilah bukti bahwa dana desa sungguh sangat bisa memberikan kemakmuran," ungkapnya.

viva

DANA DESA SWAKELOLA PICU DAYA BELI MASYARAKAT PEDESAAN HINGGA Rp.100 TRILIUN

Kabar Desa | Senin, 05 Maret 2018 | Repost oleh IndikatorCentre

Jakarta - Daya beli masyarakat pedesaan ditargetkan mencapai Rp100 triliun setelah terlaksananya program dana desa sejak 2014 yang terus berlanjut hingga tahun ini.

"Dampak peningkatan ekonomi yang luar biasa tersebut terjadi karena adanya keharusan bagi desa untuk menggunakan Dana Desa secara swakelola, dimana mulai tahun ini kami mengintensifkan penggunaan Dana Desa untuk program padat karya," ujar Menteri Desa dan Pembangngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan jumlah dana desa yang dikucurkan tahun ini mencapai Rp60 triliun diperkirakan bakal meningkatkan daya beli masyarakat desa hingga Rp 100 triliun. Nantinya akan ada 30 persen dana desa yang dialokasikan untuk program padat karya.

"Jadi, jika ada Rp60 triliun alokasi dana desa, maka Rp18 triliun di antaranya digunakan untuk membiayai program padat karya," katanya. Dana sebesar itu diproyeksikan akan menciptakan 5-6,6 juta tenaga kerja.

"Para tenaga kerja ini diharapkan akan terlibat dalam berbagai proyek yang dibiaya dana desa, seperti pembuatan infrastruktur dasar hingga pengembangan empat program prioritas," ujarnya. Untuk program padat karya sendiri telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 4 kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kemendes PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.

Dalam SKB 4 menteri tersebut, salah satu titik tekannya adalah larangan pengunaan kontraktor dalam berbagai program pembangunan di kawasan perdesaan. Semua proyek pembangunan harus dilaksanakan secara swakelola sehingga dari tenaga kerja, pengadaan bahan material, hingga konsumsi yang digunakan selama pelaksanaan proyek berasal dari warga desa sendiri.

"Jadi nanti ada 30 persen dari dana desa tahun 2018 atau sekitar Rp18 triliun yang digunakan untuk program padat karya. Kami harapkan dana sebesar itu akan menyerap sekitar 5-6,6 juta tenaga kerja. Dengan demikian, akan ada peningkatan daya beli hingga hampir Rp100 triliun di kawasan perdesaan," katanya.

Menteri Desa PDTT menegaskan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut maka tidak boleh ada keterlibatan perangkat desa. Selain membangun profesionalitas dan upaya pencapaian kualitas kerja, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi peluang penyalahgunaan dana.

Dengan demikian, target untuk mewujudkan Desa Mandiri dan masyarakat desa yang sejahtera bisa tercapai. sehingga mampu menekan arus urbanisasi yang saat ini masih sangat tinggi.

"Saya kira masyarakat desa tidak akan tertarik lagi untuk pergi ke kota bila di desanya sendiri sudah banyak tersedia lapangan kerja. Salah satu tujuan Dana Desa memang untuk mengurangi kesenjangan desa-kota," ujar Eko. Pihaknya mencatat laju urbanisasi Indonesia per tahun mencapai 4 persen bahkan diperkirakan pada 2025, 68 persen penduduk Indonesia berada di perkotaan. Jumlah itu diperkirakan akan naik signikan pada 2050, dimana 85 persen penduduk diprediksi tinggal di kawasan perkotaan.

antaranews

WANITA DIMINTA TINGKATKAN PERAN DALAM MEMBANGUN DESA

Repost oleh IndikatorCentre -  Kabar Desa | Selasa, 06 Maret 2018

 

Jakarta _ Dharma Wanita Persatuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DWP Kemendes PDTT) mengunjungi Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kebumen, Jawa Tengah.

Kunjungan itu, dalam rangka kegiatan gerakan bersama percepatan penanganan stunting dan festival pelayanan sosial dasar serta bhakti sosial untuk pascabanjir.  Penasihat DWP Kemendes PDTT Sri Mega Darmi Eko Putro Sandjojo meminta kaum perempuan di desa lebih meningkatkan perannya dalam pembangunan desa.

"Tantangan desa saat ini adalah masalah tingginya angka stunting di Indonesia, terutama pada anak-anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," kata Sri Mega Darmi atau yang biasa di sapa Riri, Rabu (28/2/2018).

Riri menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berperan aktif dalam menyosialisasikan kepada masyarakat di desa. Agar dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat desa.

"Kaum perempuan lebih dapat memperhatikan bagaimana pertumbuhan anak yang berkarakter, untuk itu kita sebagai perempuan harus memperhatikan anak dari segi pendidikan dan kesehatan," kata dia.

Dalam kunjungan ini, sejumlah kegiatan digelar. Seperti lomba mewarnai, peragaan busana bagi anak usia dini serta pengolahan makanan bayi dan anak.

liputan6

PENYALURAN DANA DESA LANGSUNG KE DESA DI GAGAS

Kabar Desa | Jumat, 02 Maret 2018 |  Repost by.IndikatorCentre

JAKARTA. Niat pemerintah untuk menggenjot Program Padat Karya dengan menggunakan Dana Desa masih terganjal. Ganjalan datang dari penyelesaian pembahasan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) kabupaten yang sampai saat ini belum selesai.

Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan dari 416 kabupaten yang ada, baru sekitar 200 saja yang sudah menyelesaikan pembahasan APBD mereka. Sementara itu, 200 kabupaten sisanya masih terkatung- katung.

Atas masalah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebenarnya sudah meminta bantuan penyelesaian kepada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengirimkan kawat kepada pemerintah kabupaten.

Tapi sayangnya, walau Kementerian Dalam Negeri sudah mengirimkan kawat sampai dua kali, upaya tersebut belum sesuai harapan. Alhasil, target pencairan Dana Desa Rp 12 triliun yang pernah diinginkan Presiden Jokowi bisa dilakukan awal tahun kemarin gagal tercapai.

Hitungan KONTAN, saat ini Dana Desa yang baru cair Rp 2,76 triliun. Hitungan tersebut dibuat berdasarkan asumsi desa per kabupaten yang berjumlah 800 dan gelontoran Dana Desa awal tahun yang sebesar 20% dari jatah Rp 863 juta per desa.

"Jadi memang tersandera betul dan karena itu belum maksimal," katanya kepada Kontan, Kamis (1/3).

Eko mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencari formula agar pembahasan APBD Kabupaten mulai tahun depan tidak mengganggu pelaksanaan program padat karya yang menggunakan Dana Desa. Salah satu formula yang mulai dipikirkan; menyalurkan Dana Desa langsung ke desa tanpa melalui mekanisme APBD.

"Karena kalau tetap lewat APBD, masalah ini akan berulang, jika DPRD-nya belum setujui tidak bisa jalan, walaupun yang mereka permasalahkan sebenarnya bukan Dana Desanya," katanya.

Eko sadar, penerapan formula tersebut sulit. Pemerintah harus terlebih dulu merevisi UU Desa. Pasalnya, UU tersebut mengatur bahwa transfer Dana Desa memang harus dilakukan melalui APBD.

Permasalahan penyaluran Dana Desa selain disebabkan oleh pengesahan APBD, juga sering terkendala oleh sikap pemerintah kabupaten. Walaupun APBD sudah disahkan , masih ada pemerintah kabupaten yang menahan penyalurannya ke desa.

Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengatakan, masalah tersebut pernah terjadi di Kota Batu.

kontan